Kontroversi impor beras selalu hadir di setiap rezim. Sekadar anti-impor dan terjebak jargon semu swasembada bisa membahayakan nasib jutaan rakyat miskin.
Beras bulog
Tumpukan beras di Gudang Bulog di Lhokseumawe, Aceh, 31 Januari 2018. ANTARA FOTO/Rahmad

KERIBUTAN soal impor beras selalu saja hadir. Seolah mengikuti siklus musim paceklik yang terjadi setiap Oktober hingga Desember. Kali ini dipicu oleh keputusan pemerintah pada 12 Januari lalu untuk mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 500 ribu ton.

Kebijakan itu didasari oleh harga beras yang terus naik. Harga beras medium yang terus merangkak naik sejak Agustus lalu, bahkan sudah di kisaran Rp 11 ribu per kilogram (kg) di akhir tahun. Padahal harga eceran tertinggi yang dipatok Kementerian Perdagangan hanya Rp 9.450 per kg (untuk Jawa).

Fakta lain yang mengkhawatirkan adalah kian tipisnya stok beras di Perum Bulog yang hanya berkisar 994 ribu ton. Ini di bawah batas aman 1 juta ton.

Rekomendasi FAO menyebutkan, setiap negara perlu memiliki iron stock pangan pokok (staple food) sebesar 2,5-3,5 persen dari total konsumsi. Dengan konsumsi sekitar 32 juta ton beras per tahun, maka iron stock Indonesia seharusnya 800 ribu-1,12 juta ton.

Studi Universitas Gadjah Mada (UGM) juga pernah menyimpulkan, untuk negara seluas Indonesia dengan gudang Bulog yang tersebar di berbagai pelosok, dibutuhkan stok beras pemerintah 750 ribu-1,3 juta ton.

Stok beras Bulog dibutuhkan untuk dua kepentingan. Pertama, sebagai iron stock atau cadangan beras pemerintah untuk mengantisipasi bencana dan kebutuhan operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Kedua, sebagai operational stock untuk penyaluran beras sejahtera (Rastra) bagi rakyat miskin. Dengan jumlah 15,5 juta keluarga miskin yang masing-masing mendapat jatah 15 kilogram beras, maka setiap bulannya Bulog harus bisa menyiapkan 232 ribu ton beras Rastra.

Adapun konsumsi beras rakyat Indonesia per bulannya sekitar 2,6 juta ton. Ini berarti, cadangan sebesar 994 ribu ton itu hanya akan cukup untuk konsumsi 11 hari. Rencana impor beras 500 ribu ton itu pun hanya setara dengan seperlima kebutuhan konsumsi beras sebulan.

Dalam konteks untuk memperkuat cadangan inilah, sesungguhnya kebijakan impor beras perlu dipahami. Persoalannya, publik dibingungkan oleh sinyal berbeda yang disuarakan oleh Kementerian Pertanian.

Institusi ini menyebutkan, produksi beras sepanjang tahun lalu meningkat, bahkan akan surplus sekitar 7-8 juta ton setelah dipotong kebutuhan konsumsi beras. Panen raya pun akan dimulai pada akhir Januari dan berpuncak pada Maret mendatang.

Tak mengherankan berbagai pertanyaan kemudian muncul. Jika beras berlimpah dan surplus, kenapa harus impor? Spekulasi liarpun berkembang. Jangan-jangan ini hanya ulah para pemburu rente untuk mengumpulkan fulus di tahun politik?

Siklus Berulang

Suara lonjong di kabinet yang memicu kontroversi impor beras sesungguhnya bukan hal baru. Kejadian sekarang ini seperti memutar ulang “film” yang tayang pada 2006—juga pada 2011. Hanya saja lakonnya berbeda.

Saat itu, keriuhan merebak setelah pada 6 Januari 2006 Menteri Perdagangan Mari Pangestu memberi izin kepada Bulog untuk mendatangkan beras asal Vietnam sebanyak 110 ribu ton.

Keputusan impor diambil karena stok beras di gudang Bulog saat itu tinggal 868 ribu ton. Angka ini jauh lebih rendah dari dua tahun sebelumnya dan di bawah batas aman 1 juta ton. Sementara, harga beras sudah naik di atas harga patokan pemerintah.

Protes langsung meruyak. Kondisi diperparah dengan suara pemerintah yang terbelah. Menteri Pertanian Anton Apriantono punya pendapat berbeda.

Menurut dia, produksi beras nasional setelah dikurangi konsumsi masih surplus 2,1 juta ton. Data sebaliknya dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) yang justru menyebutkan bahwa Indonesia dibayangi defisit beras 650 ribu ton.

Untuk menengahi perbedaan itu, maka dilakukan penghitungan ulang oleh Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beranggotakan 13 menteri, plus Kepala Bulog. Hasilnya, memang terdapat defisit 25 ribu ton.

Namun, alasan ini tak serta-merta bisa diterima. Penolakan terjadi diberbagai daerah. Sembilan kepala daerah bahkan tak mengizinkan kapal pengangkut beras impor merapat di wilayahnya. Para politisi di Senayan pun bermanuver membentuk panitia hak angket beras.

Fenomena saat itu boleh dibilang nyaris serupa dengan saat ini. Dan jika persoalan ini tak dikelola dengan baik, bukan tak mungkin pada akhirnya juga akan menyulitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tanda-tanda ke arah itu sudah mulai tampak. Suara penolakan di DPR dan daerah mulai muncul.

Siapa salah?

Sorotan kini tertuju kepada Bulog, yang dipersalahkan karena dinilai tidak maksimal menyerap beras saat panen raya yang berpuncak pada Maret tahun lalu. Dari tingkat ideal 70 persen, penyerapan hanya berhasil 42 persen.

Kondisi itu kontras dengan data panen yang melimpah, seperti dilansir Kementerian Pertanian. Disebutkan bahwa produksi gabah kering giling mencapai 81,3 juta ton atau 40 juta ton setara beras. Berhubung kebutuhan nasional hanya 32 juta ton beras setahun, maka ada surplus delapan juta ton.

Tapi, tampaknya perlu kehati-hatian ekstra dalam memaknai data ini. Sebab, sejak lama diduga terjadi over-estimate atas taksiran jumlah produksi beras.

(Baca juga: Estimasi Kementan Dinilai Berlebihan, BPS Cek Ulang Produksi Beras)

Sebuah laporan yang disusun oleh Suwandi Sastrotaruno dan Choiril Maksum pada 2002—dua tahun kemudian menjabat Kepala BPS—pernah menyebutkan, kelebihan taksiran itu mencapai 17 persen. Ada dugaan lain, angkanya bahkan jauh lebih tinggi.

Salah satu penyebabnya, ketidakakuratan data luas lahan tanam dan panen yang merupakan komponen dalam pengukuran produksi beras. Faktor lain yang juga perlu diperhitungkan adalah soal buruknya kualitas sebagian gabah dan beras yang dihasilkan.

Adanya kedua faktor itu tentu membuat jumlah riil produksi beras yang tersedia dan bisa diserap oleh pasar dan Bulog menjadi berkurang. Pernyataan Kepala Bulog Djarot Kusumayakti menyiratkan adanya problem itu.

(Baca juga: Siapa yang Menanggung Rugi Kalau Bulog Beli Gabah di Atas HPP?)

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, beras yang bisa diserap Bulog memang harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, kadar air tidak boleh lebih dari 14 persen dan butir patah maksimal 20 persen.

Sejumlah kalangan sesungguhnya sudah memberikan “warning” soal ancaman buruknya kualitas gabah/beras yang akan dihasilkan, ketika terbetik kabar Kementerian Pertanian berusaha meningkatkan produksi sepanjang tahun secara “paksa”, termasuk dengan melibatkan aparat militer.

TAMBAH LUAS TANAM PADI
( ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Selain menyalahi siklus musim tanam, cara ini dianggap akan merusak hara tanah dalam jangka panjang karena tidak memberi jeda masa tanam. Kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan penambahan mesin pengering gabah untuk mengimbangi panen yang melimpah. Akibatnya,  beras berkualitas buruk menumpuk, tak terserap.

Selain soal kualitas, ruang gerak Bulog dalam menyerap beras juga dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 7.300 per kg. Meski pada Agustus Bulog kemudian diberi kelonggaran harga pembelian 10 persen lebih tinggi menjadi Rp 8.030 per kg, nilainya masih jauh di bawah harga beras di tingkat petani yang sudah di atas Rp 9.000 per kg.

Dengan disparitas itu, petani tak tertarik menjual hasil panennya ke Bulog. Akibatnya, penyerapan oleh Bulog tidak bisa maksimal. Lagi pula, stok Bulog ketika panen raya pada Maret tahun lalu masih tinggi (hampir 2 juta ton). Penyimpanan berlebihan akan menimbulkan beban biaya yang tidak kecil bagi Bulog.

Kekurangan Pasokan

Yang menarik, data stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan pengadaan beras oleh Bulog pada periode setelah panen raya di tahun lalu (April-Juni 2017) memiliki pola yang sama, yakni terendah dalam tiga tahun terakhir.

Proporsi pasokan Bulog pun biasanya hanya 10-30 persen terhadap total stok beras yang ada di PIBC. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya memang terjadi kekurangan pasokan beras di pasar. Jadi, tidak melimpah seperti diklaim oleh Kementerian Pertanian.

Itu sebabnya, sejak Oktober lalu sudah ada suara—termasuk di kalangan pemerintah—yang mengusulkan impor beras perlu segera dilakukan. Berhubung, pada Februari sudah akan memasuki masa panen raya.

Namun, pemerintah tampaknya masih yakin bahwa beras melimpah. Yang dipandang sebagai sumber masalah adalah penimbunan beras. Karena itu, upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang dikedepankan. Tapi kenyataannya, tak ada hasil spektakuler dari hasil perburuan itu yang bisa menguatkan asumsi adanya penimbunan besar-besaran.

Lagi pula, melihat harga beras yang sudah tinggi sejak awal 2017 dan terus meningkat sejak pertengahan tahun, kecil kemungkinan kenaikan harga disebabkan oleh ulah para penimbun. Beras merupakan komoditas yang tidak bisa bertahan sangat lama di gudang.

Yang terjadi, kenaikan harga beras justru turut dipicu oleh adanya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang membuat pasokan beras di pasar kian seret. Apalagi beras oplosan pun tidak lagi leluasa beredar karena diburu aparat.

Untuk memutus mata rantai kenaikan harga beras ini, operasi pasar perlu dilakukan pemerintah. Karena itu, kecukupan cadangan beras di Bulog menjadi sangat penting. Dan impor menjadi sesuatu yang tak terelakkan.

(Baca pula: Harga Beras Tinggi, Angka Kemiskinan Terancam Naik).

Ini memang bukan pilihan ideal. Tapi membiarkan harga beras terus melambung akan menyengsarakan rakyat miskin. Seperempat penghasilan orang miskin digunakan untuk membeli beras dan tiga perempat orang miskin adalah net-consumer beras (mengkonsumsi beras lebih banyak dari yang diproduksinya).

Perlu dicatat juga bahwa sebanyak 35 persen rumah tangga petani (14 juta) hanyalah petani gurem yang cuma punya lahan kurang dari seperempat hektare. Bahkan lainnya hanya buruh tani. Karena itu, mereka pun merupakan konsumen beras yang terpukul jika harga beras tinggi.

Keributan pada 2006 menjadi contoh buruk yang jangan sampai terulang. Larangan impor beras oleh DPR saat itu membuat harga beras melejit 33 persen (Februari 2005-Maret 2006). Angka ini jauh di atas kenaikan harga komoditas makanan lainnya sekitar 16,5 persen sebagai dampak dari kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 114 persen.

Menurut studi Bank Dunia, adanya selisih kenaikan harga beras yang lebih tinggi 16,5 persen dibanding inflasi makanan lainnya itu telah berdampak pada penambahan jumlah orang miskin sebanyak 3,1 juta orang.

Hal itu sesungguhnya tak perlu terjadi jika saja kenaikan harga beras bisa direm. Sebab, dampak dari kenaikan harga BBM itu sendiri telah diredam oleh pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai kepada rakyat miskin.

Berkaca pada pengalaman pahit itu, para politisi hendaknya tak lagi bermain api dengan isu impor beras, sebab pertaruhannya adalah nasib jutaan rakyat miskin. Pemerintah pun selayaknya tidak mudah terjebak dalam jargon semu swasembada yang menyesatkan, meski perlu selalu waspada terhadap para pemburu rente impor beras.

Artikel Terkait
Perbedaan data kebutuhan industri dan impor telah memicu terjadinya polemik impor garam industri.
Hingga saat ini realisasi pengadaan Bulog baru sebesar 9.861 ton. Padahal, Bulog diwajibkan menyerap hingga 2,2 juta ton hingga Juni 2018.
Menteri Perdagangan menyatakan fleksibilitas HPP gabah telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi rapat terbatas pada 8 Februari 2018