Tiga BUMN tersebut adalah Waskita Karya, Hutama Karya, dan Virama Karya. Dua BUMN lain mendapat teguran keras, yakni Wijaya Karya dan Adhi Karya
Konstruksi
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya akan menerima sanksi pencopotan beberapa jajaran manajemennya sebagai bentuk sanksi kecelakaan konstruksi yang terjadi. Hal ini merupakan rekomendasi Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang telah diteruskan ke Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tiga BUMN tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), serta PT Virama Karya (Persero) selaku konsultan. Basuki mengatakan untuk Waskita Karya harus mengganti pejabat setingkat direksi. Sedangkan untuk Hutama Karya harus mencopot Kepala Proyek, adapun untuk Virama Karya akan mengganti Kepala Divisi.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Sudah saya lampirkan (rekomendasi sanksinya) kemarin, Menteri BUMN yang melakukannya dan harus dilakukan," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Selasa (13/3). 

(Baca: Alami Lima Kecelakaan Kontruksi, Waskita Kena Sanksi)

Waskita Karya terkena sanksi akibat maraknya kecelakaan dalam beberapa proyek infrastruktur, yang terakhir adalah konstruksi tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Untuk Hutama Karya, Basuki beralasan meski hanya sekali terjadi kecelakaan, tapi mengakibatkan korban meninggal.

Selain tiga BUMN ini, ada dua BUMN lain yang mendapat teguran sangat keras dari KKK. Keduanya adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Proyek yang dikerjakan Wijaya Karya sebelumnya mengalami kecelakaan di pembangunan Light Rail Transit Jakarta. Sedangkan selain LRT Jabodetabek, Adhi Karya juga baru tertimpa kecelakaan lain, di mana pengeboran dalam pekerjaan kereta ringan tersebut malah merusak pipa gas milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

"(Hukuman) segera dilakukan. Karena kalau direksi harus Rapat Umum Pemegang Saham dulu, kalau Kepala Proyek bisa langsung (dicopot)," ujar Basuki.

(Baca: Menteri PUPR Klaim Kecelakaan Proyek Becakayu Hanya Karena Kelalaian)

Artikel Terkait
Sekitar 61% pengguna Tol JORR bisa membayar tarif jauh lebih murah, 38% membayar lebih mahal, dan 1 persen lainnya membayar dengan tarif yang sama
"Soal kelebihan muatan, kami tidak bisa simpulkan langsung, tapi potensi kelebihan ada,” kata Budi
Penundaan dilakukan hingga sosialisasi kebijakan ini dinilai sudah memadai.