"Ini bukan untuk 2020 nanti, tapi bisa saja untuk tahun 2024," kata Luhut
Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. Katadata

Menteri Koordonator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membuka kemungkinan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan mundur hingga 2024 mendatang. Awalnya, pemerintah telah menargetkan pembangunan kereta ini akan rampung pada 2020.

Saat ini pihaknya sedang mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut mulai dari perizinan, pembebasan lahan hingga arus kas dan model bisnis moda transportasi tersebut. "Tapi ini bukan untuk 2020 nanti, tapi bisa saja untuk tahun 2024," kata Luhut di Istana Kepresidenan beberapa hari lalu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Tiongkok Baru Setor Rp 2 Triliun untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung)

Menteri Perhubungan Budi Karya enggan mengungkapkan penyebab proyek kereta cepat diperkirakan bisa molor hingga empat tahun. Dia hanya menjanjikan pembebasan lahan akan segera dimulai dalam waktu dekat ini.

"Kenapa (2024)? Karena ada kereta di balik itu," ujar Budi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri juga enggan berkomentar banyak mengenai penundaan ini. Dia mengaku hanya berpegang kepada hasil rapat koordonasi di kantor Luhut beberapa waktu lalu. Meski demikian evaluasi terhadap penundaan ini masih mungkin dilakukan.

"Tapi tahun 2024 itu masih mungkin kami evaluasi lagi," kata dia kemarin. (Baca: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Diperpanjang Hingga Kertajati)

Luhut juga mengatakan saat ini pemerintah mempertimbangkan rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal diperpanjang hingga Yogyakarta dan Solo. Opsi perpanjangan rute tersebut terbuka lantaran kereta memiliki kecepatan rata-rata 300 kilometer per jam sehingga layak menempuh jarak lebih panjang.

"Saya diminta (Presiden Jokowi) untuk mengkoordinasikan semua kementerian terkait yang menyangkut masalah kereta api cepat. Kami akan lihat kembali," ujarnya.

(Baca: Kementerian BUMN: Laba Wika Naik Tipis Karena Garap Kereta Cepat)

Artikel Terkait
Sekitar 61% pengguna Tol JORR bisa membayar tarif jauh lebih murah, 38% membayar lebih mahal, dan 1 persen lainnya membayar dengan tarif yang sama
"Soal kelebihan muatan, kami tidak bisa simpulkan langsung, tapi potensi kelebihan ada,” kata Budi
Ketidakpastian ini berpotensi memberi celah para spekulan menaikkan harga komoditas.