EPOA memandang CPO tak hanya dari sudut pandang bisnis, tapi juga sebagai salah satu masalah sosial.
Kelapa sawit
Petani memanen buah kelapa sawit di salah satu perkebunan kelapa sawit di Desa Delima Jaya, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Siak, Riau. Arief Kamaludin|KATADATA

Diskriminasi terhadap produk minyak sawit Indonesia di pasar Uni Eropa (UE) sejatinya sudah berlangsung sejak lama. Meski begitu, Indonesia kini tidak lagi sendirian dan telah memperoleh dukungan dari Aliansi asosiasi industri minyak sawit Eropa atau European Palm Oil Alliance (EPOA) untuk melobi kampanye negatif terhadap minyak sawit Indonesia, terutama biodiesel di Uni Eropa.

Direktur Eksekutif Gapki Danang Girindrawardhana menyatakan Gapki akan terus berusaha meningkatkan usaha untuk mencapai minyak sawit berkelanjutan. “Kami mendengarkan penjelasan dari EPOA, mereka menyesalkan pelarangan CPO (Crude Palm Oil) dan biodiesel di Eropa,” kata Danang kepada wartawan di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (13/2).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

EPOA merupakan gabungan dari 8 perusahaan dan asosiasi, yaitu Cargill, IOI Loders Croklaan, Sime Darby, Unigra, Olenex, MVO, Malaysian Palm Oil Council, dan Gapki. Terkait masalah diskriminasi ini, EPOA melihat CPO tak hanya dari sudut pandang bisnis, tapi juga sebagai salah satu masalah sosial.

Pasalnya, keberlanjutan dalam sustainability palm oil juga dapat dilihat dari aspek ketenagakerjaan. “Sebanyak 4,6 juta petani sawit di Indonesia bisa terancam apabila "Sustainability Development Goals" tidak tercapai,” jelas Danang.

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biodiesel (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan kelapa sawit membutuhkan kerja sama dengan pihak Eropa. Terutama dalam masalah keputusan parlemen Uni-Eropa untuk mengeluarkan minyak sawit dari biodiesel berkelanjutan tahun 2021.

Diskriminasi semakin kental karena minyak nabati lainnya baru dilarang pada 2030. Terlebih, pada 28 Februari mendatang, Uni Eropa akan kembali melakukan pembahasan antara parlemen, organisasi, dan komisi. “Rencananya, EPOA dalam setahun ke depan akan melakukan lobi ke negara di Eropa,” ujar Paulus.

Ketua EPOA Frans Claassen mengungkapkan, diskriminasi produk minyak sawit merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan World Trade Organization (WTO). EPOA hadir bukan untuk mempromosikan kelapa sawit Indonesia maupun Malaysia di Uni Eropa, tetapi menunjukkan fakta terkait manfaat minyak sawit yang keberlanjutan.

Frans pun menekankan bahwa ada kesamaan level dalam minyak nabati. “Pelarangan minyak sawit malah menghambat keberlanjutan kelapa sawit Indonesia yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan aspek ekonomi sosial Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, pelarangan impor oleh Uni Eropa justru berpotensi menghambat pertumbuhan petani kecil dan sektor yang berkaitan dengan CPO di Indonesia. Sebab, secara tidak langsung, CPO berhubungan dengan 17 juta tenaga kerja.

EPOA pun bakal menjelaskan miskonsepsi yang terjadi terhadap minyak kelapa sawit di Eropa. “Saya akan menceritakan inisiatif seperti ISPO atau program penanaman kembali yang dilakukan di Indonesia,” ujar Frans.

Michael Reily
Artikel Terkait
Ketidakjelasan penggunaan lahan dinilai bisa mengganggu iklim investasi dan perhitungan bisnis perusahaan.
Uni Eropa diminta segera menghapus bea masuk antidumping untuk produk biodiesel Indonesia.
“Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan negara produsen kelapa sawit untuk melakukan langkah bersama menolak keputusan tersebut,” jelas Pradnyawati